BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

A.   RASIONAL

Pengembangan kompetensi hidup memerlukan sistem layanan pendidikan di sekolah yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen saja, tetapi juga layanan khusus yang lebih bersifat psikopedagogik, yakni melalui bimbingan dan konseling. Berbagai aktivitas bimbingan dan konseling dapat diupayakan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi hidup peserta didik/konseli yang efektif serta memfasilitasi mereka secara sistematik, terprogram, dan kolaboratif agar setiap peserta didik/konseli betul-betul mencapai kompetensi perkembangan atau pola perilaku yang diharapkan.

Bimbingan dan Konseling komprehensif merupakan kegiatan program Bimbingan dan Konseling (BK) yang berguna untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya secara optimal. BK komprehensif diberikan kepada semua peserta didik dan tidak hanya berorientasi pada aspek pribadi melainkan pada semua aspek peserta didik (Sutirna, 2013:66). Oleh karena itu, peserta didik berhak mendapatkan layanan BK pada aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. Dalam memberikan layanan, guru BK terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan peserta didik, agar layanan yang diberikan sesuai dengan kondisi peserta didik.

Dalam implementasi Kurikulum 2013 terdapat muatan peminatan yang merupakan bagian dari struktur kurikulum pada satuan pendidikan. Muatan peminatan meliputi peminatan akademik, kejuruan, dan muatan pilihan lintas minat/pendalaman minat. Peminatan peserta didik/konseli merupakan suatu proses pemilihan dan pengambilan keputusan oleh peserta didik/konseli yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada.

B.   LANDASAN

Landasan pelaksanaan BK diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah beserta lampirannya, yaitu:

1.    Pasal 1

a.    ayat (1) Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/Konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.

b.    Ayat (2) Konseli adalah penerima layanan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan.

c.     Ayat (3) Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru Bimbingan dan Konseling/konselor.

d.    Ayat (4) Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling.

e.    Ayat (5) Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).

2.    Pasal 2, Layanan Bimbingan dan Konseling bagi Konseli pada satuan pendidikan memiliki fungsi: a. pemahaman diri dan lingkungan; b. fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan; c. penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan; d. penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir; e. pencegahan timbulnya masalah; f. perbaikan dan penyembuhan; g. pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan diri Konseli; h. pengembangan potensi optimal; i. advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif; dan j. membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan Konseli.

3.    Pasal 3, Layanan Bimbingan dan Konseling memiliki tujuan membantu Konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir.

4.    Pasal 4, Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan dengan asas: a. kerahasiaan sebagaimana diatur dalam kode etik Bimbingan dan Konseling; b. kesukarelaan dalam mengikuti layanan yang diperlukan; c. keterbukaan dalam memberikan dan menerima informasi; d. keaktifan dalam penyelesaian masalah; e. kemandirian dalam pengambilan keputusan; f. kekinian dalam penyelesaian masalah yang berpengaruh pada kehidupan Konseli; -4- g. kedinamisan dalam memandang Konseli dan menggunakan teknik layanan sejalan dengan perkembangan ilmu Bimbingan dan Konseling; h. keterpaduan kerja antarpemangku kepentingan pendidikan dalam membantu Konseli; i. keharmonisan layanan dengan visi dan misi satuan pendidikan, serta nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat; j. keahlian dalam pelayanan yang didasarkan pada kaidah-kaidah akademik dan profesional di bidang Bimbingan dan Konseling; k. Tut Wuri Handayani dalam memfasilitasi setiap peserta didik untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal.

5.    Pasal 5, Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. diperuntukkan bagi semua dan tidak diskriminatif; b. merupakan proses individuasi; c. menekankan pada nilai yang positif; d. merupakan tanggung jawab bersama antara kepala satuan pendidikan, Konselor atau guru Bimbingan dan Konseling, dan pendidik lainnya dalam satuan pendidikan; e. mendorong Konseli untuk mengambil dan merealisasikan keputusan secara bertanggungjawab; f. berlangsung dalam berbagai latar kehidupan; g. merupakan bagian integral dari proses pendidikan; h. dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia; i. bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan; j. dilaksanakan sesuai standar dan prosedur profesional Bimbingan dan Konseling; dan k. disusun berdasarkan kebutuhan Konseli.

6.    Pasal 6

a.    Ayat (1) Komponen layanan Bimbingan dan Konseling memiliki 4 (empat) program yang mencakup: a. layanan dasar; b. layanan peminatan dan perencanaan individual; c. layanan responsif; dan d. layanan dukungan sistem.

b.    Ayat (2) Bidang layanan Bimbingan dan Konseling mencakup: a. bidang layanan pribadi; b. bidang layanan belajar; c. bidang layanan sosial; dan d. bidang layanan karir.

c.     Ayat (3) Komponen layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bidang layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam program tahunan dan semester dengan mempertimbangkan komposisi dan proporsi serta alokasi waktu layanan baik di dalam maupun di luar kelas.

d.    Ayat (4) Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan di dalam kelas dengan beban belajar 2 (dua) jam perminggu.

e.    Ayat (5) Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan di luar kelas, setiap kegiatan layanan disetarakan dengan beban belajar 2 (dua) jam perminggu.

7.    Pasal 7

a.    Ayat (1) Strategi layanan Bimbingan dan Konseling dibedakan atas: a. jumlah individu yang dilayani; b. permasalahan; dan c. cara komunikasi layanan.

b.    Ayat (2) Strategi layanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan jumlah individu yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui layanan individual, layanan kelompok, layanan klasikal, atau kelas besar.

c.     Ayat (3) Strategi layanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pembimbingan, konseling, atau advokasi.

d.    Ayat (4) Strategi layanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan cara komunikasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui tatap muka atau media.

8.    Pasal 8

a.    Ayat (1) Mekanisme layanan Bimbingan dan Konseling meliputi: a. mekanisme pengelolaan; dan b. mekanisme penyelesaian masalah.

b.    Ayat (2) Mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan langkah-langkah dalam pengelolaan program Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan yang meliputi langkah: analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program.

c.     Ayat (3) Mekanisme penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Konselor dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling kepada Konseli atau peserta didik yang meliputi langkah: identifikasi, pengumpulan data, analisis, diagnosis, prognosis, perlakuan, evaluasi, dan tindak lanjut pelayanan.

d.    Ayat (4) Program Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut.

9.    Pasal 9

a.    Ayat (1) Layanan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling.

b.    Ayat (2) Tanggung jawab pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling.

c.     Ayat (3) Pada satuan pendidikan yang mempunyai lebih dari satu Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling kepala satuan pendidikan menugaskan seorang koordinator.

d.    Ayat (4) Tanggung jawab pengelolaan program layanan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan dilakukan oleh kepala satuan pendidikan.

e.    Ayat (5) Dalam melaksanakan layanan, Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dapat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam dan di luar satuan pendidikan.

f.     Ayat (6) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendukung pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling yang dilakukan dalam bentuk antara lain: mitra layanan, sumber data/informasi, konsultan, dan narasumber melalui strategi layanan kolaborasi, konsultasi, kunjungan, ataupun alih-tangan kasus.

10. Pasal 10

a.    Ayat (1) Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada SD/MI atau yang sederajat dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling.

b.    Ayat (2) Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada SMP/MTs atau yang sederajat, SMA/MA atau yang sederajat, dan SMK/MAK atau yang sederajat dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dengan rasio satu Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling melayani 150 orang Konseli atau peserta didik.

11. Pasal 11

a.    Ayat (1) Guru Bimbingan dan Konseling dalam jabatan yang belum memiliki kualifikasi akademik Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan kompetensi Konselor, secara bertahap ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b.    Ayat (2) Calon Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.

12. Pasal 12

a.    Ayat (1) Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling menggunakan Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b.    Ayat (2) Pedoman Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diatur lebih rinci dalam bentuk panduan operasional layanan Bimbingan dan Konseling.

c.     Ayat (3) Panduan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangannya.

13. Pasal 13 Semua ketentuan tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam Peraturan Menteri yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

C.    PEMINATAN PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Peminatan adalah salah satu ciri khas kurikulum 2013. Penyelenggaraan peminatan di SMK (sebelum kurikulum 2013) terdapat program penjurusan peserta didik. Program penjurusan di SMK dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan siswa baru. Sebagaimana dikemukakan di dalam Pedoman Peminatan Peserta Didik (2013), peminatan peserta didik dapat diartikan:

1.    Suatu pembelajaran berbasis minat peserta didik sesuai kesempatan belajar yang ada dalam satuan pendidikan

2.    Suatu proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik pada kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran (akademik atau vokasi) yang ditawarkan oleh satuan pendidikan

3.    Suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik tentang peminatan kelompok mata pelajaran, peminatan lintas mata pelajaran, peminatan pendalaman mata pelajaran (akademik atau vokasi) yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang diselenggarakan pada satuan pendidikan

4.    Suatu proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Peminatan Kejuruan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau kemampuan vokasional peserta didik dengan orientasi penguasan kelompok mata pelajaran kejuruan. Peminatan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan tidak sebatas pemilihan dan penetapan saja, namun juga termasuk adanya langkah lanjut, yaitu pendampingan, pengembangan, penyaluran, evaluasi dan tindak lanjut. Peserta didik dapat memilih secara tepat tentang peminatannya apabila memperoleh informasi yang memadai atau relevan, memahami secara mendalam tentang potensi dirinya, baik kelebihan maupun kelemahanya. Pendampingan dilakukan melalui proses pembelajaran yang mendidik dan terciptanya suatu kondisi lingkungan pembelajaran yang kondusif. Penciptaan kondisi lingkungan pembelajaran yang kondusif dilakukan oleh guru mata pelajaran bersama guru bimbingan dan konseling/konselor serta kebijakan kepala sekolah dan layanan administrasi akademik yang mendukung.

Pengembangan dalam arti bahwa adanya upaya yang dilakukan untuk penyaluran dan pengembangan potensi peserta didik, misalnya dilakukan melalui magang, untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara sekolah dengan pihak lain terkait. Kerjasama dan sinergi kerja antar personal sekolah secara baik, persiapan/penataan kerja secara baik pula di setiap satuan pendidikan dapat menjadi fasilitas pendukung pembelajaran. Penciptaan penghormatan eksistensi bidang keahlian suatu profesi satu dengan profesi lainnya dalam satuan pendidikan sangat diperlukan dalam rangka profesionalitas kerja. Peminatan adalah proses yang berkesinambungan, peminatan harus berpijak pada kaidah-kaidah dasar yang secara eksplisit dan implisit, terkandung dalam kurikulum (pemahaman tentang peminatan lihatlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah).

Peminatan peserta didik di SMK dengan demikian merupakan suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik dalam bidang studi keahlian, program studi keahlian, dan kompetensi keahlian yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada. Dalam konteks ini, bimbingan dan konseling membantu peserta didik untuk memahami diri, menerima diri, mengarahkan diri, mengambil keputusan diri, merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab.

Kegiatan peminatan di SMK objek yang dimaksudkan adalah bidang studi keahlian, program studi keahlian, dan kompetensi keahlian. Peserta diberi kesempatan untuk memilih sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kesempatan yang ada. Peminatan di SMK meliputi peminatan akademik, peminatan vokasi dan peminatan lanjutan studi. Peminatan akademik berkenaan dengan minat bekerja atau kuliah sesuai dengan pilihan mata pelajaran, lintas mata pelajaran/kejuruan dan pendalaman mata pelajaran di SMK, peminatan vokasional berkenaan dengan arah pekerjaan/karir; jenjang teknis/analis profesi atau ahli, dan peminatan lanjutan studi berkenaan dengan Fakultas dan program studi yang ada di Perguruan Tinggi. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik di SMK meliputi prestasi belajar, prestasi nonakademik, nilai ujian nasional, pernyataan minat peserta didik, cita-cita, perhatian orang tua dan deteksi potensi peserta didik.